SEMARANG – Pemerintah memastikan stok minyak goreng melebihi angka rata-rata kebutuhan nasional. Kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi belakangan ini disinyalir karena adanya ketidaklancaran pada aliran distribusi.
Hal itu disampikan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan saat melakukan kunjungan di Jawa Tengah, Rabu (23/2/2022). Pihaknya saat ini melakukan pemantauan ke lapangan untuk memastikan aliran distribusi minyak goreng berjalan lancar.
“Masalahnya di distribusi. Pemerintah sejak tanggal 4 Februari sampai saat ini sudah menggelontorkan lebih dari 100 juta liter, dan terdistribusi semua tempat. Sekarang istilahnya bendungannya sudah penuh hanya aliran irigasinya. Maka, kami turun untuk memperbaiki jaringan irigasi,” ujarnya.
Ditambahkan, pemantauan lapangan tersebut tak hanya memastikan distribusi minyak goreng lancar sampai ke masyarakat, tapi juga dijual sesuai harga tertinggi yang telah diatur pemerintah. Pihaknya akan menindak tegas distributor yang melakukan penyimpangan, sehingga berdampak terhadap kelangkaan minyak goreng.
“Pemerintah akan melakukan tindakan tegas terhadap (distributor) yang membuat terjadinya distrosi di distribusi. Kalau memang masih terdistorsi, (pihaknya) akan memotong jalur distribusi langsung ke jalur pedagang,” papar Oke.
Menurutnya, skema distribusi minyak goreng seharusnya sesuai dengan alur yang ada. Yakni mulai dari produsen ke distributor, kemudian subdistributor, agen, supplier, hingga konsumen.
“Nah, aliran ini ada yang berusaha mengambil nilai ekonomi, sehingga harga eceran tertinggi tidak sampai ke masyarakat. Kita beresin. Langkah kita turun ke lapangn untuk melihat apa yang terjadi, dan tindak tegas yang mendistorsi,” lanjut Oke.
Dikatakan, kebutuhan rata-rata minyak goreng secara nasional sekitar 11 juta liter per bulan. Namun, pemerintah sudah menggandakan produksi menjadi 20 juta liter. Artinya, stok minyak goreng bisa dikatakan melimpah.
“Harusnya banjir, rata-rata kebutuhan 11 juta per bulan secara nasional, sekarang digandakan menjadi 20 juta liter sampai bendungan penuh. Tapi kok tidak mengalir, kok terasa barang langka. Sebenarnya bukan posisi barang langka, yang langka itu harga terjangkau. Ada yang mempermainkan harga. Kami akan tindak tegas,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Arif Sambodo menambahkan, pihaknya juga telah melakukan operasi pasar terkait isu kelangkaan minyak goreng.
“Sesuai yang disampaikan Pak Dirjen, stok minyak goreng aman. Hanya, ada masalah di distribusi. Untuk itu, kita akan cek ke lapangan,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan para distributor yang ada di Jawa Tengah.
“Kebetulan Pak Dirjen ngantor dua hari di sini, sehingga bisa secara bersama cek ke lapangan. Kami juga audiensi dengan para distributor,” ucapnya.
Operasi Pasar
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, operasi pasar di Jawa Tengah telah dilakukan sejak 21–23 Februari. Misalnya, PT Sawit Juara yang mendistribusikan kurang lebih 32 ton minyak goreng di Kota Semarang.
“Kemudian adalagi dari PT PPI, ini tanggal 21 sampai 23 (Februari). Ini ada di Purworejo, Kebumen, Kota Semarang, dan Kota Surakarta, masing-masing kurang lebih 3.000 liter,” ujar Ganjar.
Menurutnya, operasi pasar minyak goreng juga dilakukan Perum Bulog sejak 22–23 Februari. Yakni di Batang sebanyak 2.000 liter, Wonosobo 2.000 liter, dan Grobogan 3.000 liter.
Selain itu PT BES juga melakukan operasi pasar minyak goreng. Totalnya 123.000 liter atau kurang lebih 10.250 dus dibagikan ke Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Salatiga, Jepara, Batang, Magelang, Purbalingga, dan beberapa kota lainnya.
“Kalau kita melihat kondisi ini, rasa-rasanya publik harus tahu terkait dengan operasi pasar. Karena tadi pagi saya masih ditanyain teman-teman dari Demak, kok minyaknya masih mahal dan langka,” ujarnya.
Ganjar berharap, pemerintah pusat mengambil tindakan tegas terkait kewajiban DMO (Domestic Market Obligation) 20 persen yang harus dibagikan kepada masyarakat. Sehingga masalah minyak goreng dapat segera ditanggulangi.
“Kita lagi berada pada situasi yang tidak menguntungkan hari ini, maka pada pemerintah pusat saya harapkan betul untuk mengambil tindakan yang tegas, sehingga DMO 20 persen yang mesti dibagi harus dibagi,” tandasnya. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)
Komentar
Posting Komentar